Pengertian Bentuk Pemerintahan Monarki dan Republik Pada Ajaran Modern

Pengertian Bentuk Pemerintahan Monarki dan Republik Pada Ajaran Modern

Pembahasan Mengenai Pengertian Monarki dan Macam Macam Monarki 

Pengertian Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke 19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke 20. Adapun pada dekade kedelapan abad ke 20, hanya 40 tahta yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas pada sistem konstitusi.

Perbedaan di antara penguasa monarki dan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden memegang jabatannya untuk jangka waktu tertentu. Dalam negara-negara federasi, seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuanagung hanya berkuasa selama 5 tahun dan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampirtidakada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. 

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada umumnya, penguasa monarki akan mewarisi tahtanya kepada keturunannya, sedangkan dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki bergilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem, yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. 

Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan dan kedaulatan negara tersebut. Penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang dipertuanagung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang, peran sebagai ketua agama tersebut hanya bersifat simbolis.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas, seperti Maharaja dan Khalifah.

Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun-temurun. Cakupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil, misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun-temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri, dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk pada kerajaan yang lebih besar, biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil merupakan cabang dari kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda,walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan, diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.

Contoh kerajaan:

1. Mangkunegaran (Pangeran Adipati);

2. Kasepuhan (Sultan);

3. Kanoman (Sultan);

4. Kacirebonan (Pangeran);

5. Kerajaan Pagatan (Pangeran Muda).

Kepala negara yang berbentuk monarki mempunyai gelar berbeda sesuai dengan bentuk negaranya, termasuk negara monarki, yaitu:

1. Raja, Ratu (Arab Saudi, Swaziland, Thailand, Britania Raya, Maroko, Spanyol);

2. Emir (Kuwait, Qatar);

3. Kaisar (Jepang);

4. Pangeran (Monako);

5. Sultan (Brunei, Oman);

6. Yang di Pertuan-agong (Malaysia);

7. Paus (Vatikan).

| Macam Macam Monarki |

Macam macam monarki ada 2 yaitu, Monarki Konstitusional dan Monarki absolut.

1. Monarkhi Konstitusional

Pengertian Monarki konstitusional adalah monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja (atau kaisar) sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politico, atau politik tiga serangkai. Ini berarti, raja ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlakatau monarki absolut.

Monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat, tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya, perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara. Sekalipun demikian, ada juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. Misalnya, sewaktu Perang Dunia II, Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin seorang diktator.

 Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan, sedangkan yang lain melalui sistem demokratis, seperti di Malaysia, Yang dipertuan-agong dipilih oleh Majelis Raja-raja setiap lima tahun. Prancis pernah menggunakan sistem monarki konstitusional untuk masa yang singkat, yaitu antara 1789-1792 dan antara 1815-1848.

2. Monarki Absolut

Pengertian Monarki absolut adalah bentuk monarki yang berprinsip bahwa seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis. 

Pada zaman modern ini, hanya terdapat lima monarki mutlak, yaitu Arab Saudi, Brunei, Swaziland,Oman, dan Qatar.

1. Arab Saudi (Raja Abdullah ibn ‘Abd AI-‘Aziz As-Sa’ud);

2. Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah);

3. Swazi land (Raja Mswati III);

4. Oman (Sultan Qaboos ibn Said As-Said);

5. Qatar (Emir Hamad bin Khalifa Ath-Thani).

Bentuk Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari (dipilih) rakyat  dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu.

Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan berbentuk quasi presidensial (presidensial dengan ciri-ciri parlementer). Baca juga : Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia.

Begitu juga dengan bentuk pemerintahan jika dipimpin dari, oleh, dan untuk rakyat maka disebut republik dan jika berasal dari dan oleh raja untuk rakyat maka disebut monarki. Machiavelli dalam bukunya “II Prinsipe” mengungkapkan bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak republik tentulah Monarki.

Perbedaan dalam kedua bentuk pemerintahan Monarki dan Republik (Jellinek, dalam bukunya “Allgemene Staatslehre“) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu yang terdapat dua kemungkinan sebagai berikut:

1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarki.
2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah Republik.

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer yang masing-masing akan dijelaskan secara singkat dibawah ini.

Republik Absolut

Dalam sistem republik absolut pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

Republik Parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif

Referensi :

http://www.informasiahli.com/2015/11/pengertian-monarki-dan-macam-macam-monarki.html

http://pemerintah.net/bentuk-pemerintahan-republik/

Tugas ini dibuat untuk memenuhi matakuliah softskill (Pendidikan Kewarganegaraan)

Nama: Denny Agung P

NPM : 211168822

Dosen: Dyan Tanjung Gunotomo

PROSES TERBENTUKNYA NEGARA

 PROSES TERBENTUKNYA NEGARA

Ada tiga pendekatan dalam mempelajari asal mula terjadinya negara:

a. Pendekatan primer dan sekunder

    Terjadinya negara secara primer

Menurut George Jellinek, terjadinya negara ada 4 tahapan (fase), yaitu:

1.Fase Genootschaft (persekutuan masyarakat)

Awalnya berupa sebuah keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat persekutuan. Untuk mengurus kepentingan bersamadipilihlah seorang Pemimpin primus interpares” (Orang yang terkemuka di antarayang sama). Dia memegang kekuasaan menurut adat isitadat.

2.Fase Rijk (kerajaan)

Kepala suku sebagai primus interpares kemudian melakukan perluasan kekuasaandengan cakupan wilayah yang lebih luas dengan cara menaklukan suku-suku laindan membangun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Berkatkekuasaannya itu seorang primus interpares lama-kelamaan berubah menjadirasa yang berwibawa.

3.Fase Staat (negara)

Pada awalnya negara diperintah oleh raja yang sewenang-wenang (absolute) danpemerintahan disentralkan di pusat. Rakyat dipaksa untuk mematuhi kehendakdan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase ini dinamakan fasenasional.

4.Fase Demoncratische Natie (negara demokrasi)

Negara demokrasi terbentuk atas dasar kesadaran akan adanya kedaulatanrakyat. Negara demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap kekerasan raja yangsewenang-wenang. Rakyat menginginkan pemerintahan dikendalikan oleh rakyatsendiri. Kepala negara harus dipilih oleh rakyat sendiri dan tunduk padakehendak rakyat (kedaulatan rakyat).Fase seperti ini dinamakan negara demokrasi.

Terjadinya negara secara sekunder

Terjadinya negara secara sekunder tidak membicarakan bagaimana negarapertama kali lahir, namun membicarakan lahirnya negara baru yang dihubungkandengan negara yang sudah ada sebelumnya.Negara baru yang muncul biasanya akan mendapatkan reaksi dari negara lama yangsudah ada. Reaksi tersebut berupa pengakuan dari negara lain.Macam-macam pengakuan negara :

1. Pengakuan de facto,

Adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa di wilayah itu telah berdiri suatunegara. Pengakuan ini bersifat sementara karena masih diperlukan adanyapenelitian mengenai prosedur terjadinya negara tersebut. Apabila berdasarkanpenelitian negara tersebut berdiri dengan prosedur yang benar/ sah, maka dapatditingkatkan menjadi pengakuan secara yuridis.

2. Pengakuan de jure

Adalah pengakuan secara hukum lnternasional terhadap negara yang baruberdirii, pengakuan ini merupakan pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifattetap. Pengakuan de jure biasanya diberikan kepada negara baru yang sistempemerintahannya sudah berjalan relatif stabil.

                                   

b. Pendekatan Faktual

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi yang diungkapkan dalamsejarah terjadinya negara tertentu.

•Pendudukan (Occupatie)

Suatu wilayah yang tak bertuan (belum dikuasai) kemudian diduduki atas dikuasaioleh kelompok tertentu dan kemudian dijadikan sebuah negara.Contoh: Liberia, yang didiami oleh budak-budak negro kemudian menjadi negaramerdeka pada 1847

•Peleburan (Fusi)

 Dua negara atau lebih melebarkan diri menjadi satu negara baru.Contoh; Negara Federasi Jerman, yang merupakan penggabungan dari JermanBarat dan Jerman Timur.

•Penyerahan (Cessie)

Suatu wilayah negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjiantertentu.Contoh: wilayah Sleeswijk yang mulanya di bawah kekuasaan Austria, kemudiandiserahkan pada Jerman karena berdasarkan perjanjian bahwa negara yang kalahyang perang harus menyerahkan negara yang dikuasainya kepada negara yangmenang perang. (Austria pada PD I kalah dengan Jerman).

•Penaikan (Acessie)

Suatu wilayah terbentuk karena adanya penaikan lumpur sungai atau akibat deltayang lama kelamaan dihuni oleh kelompok manusia dan akhirnya terbentuknegara.Contoh: negara Mesir terjadi karena adanya delta sungai Nil

•Pencaplokan (Anexatie)

Suatu negara berdiri dengan mencaplok/menguasai suatu wilayah yang negara lain.Contoh: Israel yang berdiri dengan menguasai sebagai wilayah Palestina, Suriah,Yordania dan Mesir

•Pernyataan Merdeka (Proclamation)

Suatu wiayah yang mulanya dikuasai (dijajah) negara lain kemudian berjuanguntuk melepaskan diri dan berhasil menyatakan kemerdekaannya.Contoh: Indonesia yang berdiri dengan menyatakan kemerdekaan dari Belanda

•Pembentukan Baru (Innovation)

Suatu negara pecah atau membubarkan diri yang kemudian berdiri negara baru..Contoh: Serbia, Kroasia, yang berdiri setelah bubarnya negara Yugoslavia.

•Pemisahan (Sparatice)

Suatu bagian wilayah negara memisahkan diri dari negara yang menguasainya danmenyatakan berdiri sendiri.Contoh: Timor Leste yang memisahkan dari negara Indonesia.

c. Pendekatan Teoritis

Pada pendekatan ini para ahli mencoba mengungkap asal mula terjadinya negaraberdasarkan

ide-ide atau pangan yang rasional, antara lain:

•Teori Ketuhanan (Theokrasi)

Teori ini beranggapan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan, termasukterbentuknya suatu negara tidak lepas dari kehendak dan kuasa Tuhan. MenurutJulius Stahl, negara tumbuh bukan karena kekuatan manusia tetapi karenakehendak Tuhan. Negara yang menganut teori ini biasanya dalam konstitusinyadicantum keyakinan “By the grace of God” (dengan rahmat Tuhan).

•Teori Perjanjian Masyarakat (Du Contract Social)

Negara terbentuk dari hasil kesepakatan di antara manusia yang mendambakankehidupan bersama yang tertib dan teratur, Perjanjian untuk membentuk negaradilakukan dalam 2 tahapan :

1.Pactum Unionis

, adalah perjanjian antar individu untuk membentuk negara.

2.Pactum Subjectionis

, adalah perjanjian antara individu pembentuk negaradengan penguasa (Pemerintah)Dalam Pactum Subjectionis inilah para ahli berbeda pandangan tentangbentuk pemerintahan yang ideal, antara lain :

a. Thomas Hobbes

Bentuk pemenintahan yang ideal adalah Monarkhi absolute, alasannyakarena rakyat telah menyerahkan seluruh hal-halnya kepada raja dan tidakdapat ditarik kembali.

b. John Locke

Bentuk pemerintahan yang ideal adalah Monarkhi Konstitusional alasannyatidak semua hak warga negara diserahkan pada rasa. Namun hak warganegara harus dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

c. J.J.Rosseau

Bentuk pemerintahan yang ideal adalah Democratie (kedaulatan rakyat),alasannya raja hanyalah mandataris rakyat, ia diangkat dan diberhentikanoleh kekuasaan rakyat dan ia harus tunduk pada kemauan rakyat.

•Teori Kekuasaan

Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan merekayang paling kuat. Karl Marx, negara terbentuk untuk mengabdi dan melindungikepentingan kelas yang berkuasa L. Duguit, seseorang karena kelebihannya (fisik,ekonomi, kecerdasan maupun agama) dapat memaksakan kehendaknya kepadaorang lain.

•Teori HukumAlam

ThomasAquino :negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karenakebutuhan sosial manusia dan bertujuan menjaminkepentingan umum.

Plato: negara terjadi secara alamiah dan proses perubahan yangpanjang (evolusi)

Aristoteles: terbentuknya negara merupakan perkembangan persekutu-an manusia yang bermula dari keluarga →masyarakat→negara.

Referensi :

http://www.scribd.com/doc/16039402/PKN

Tugas ini dibuat untuk memenuhi matakuliah softskill (Pendidikan Kewarganegaraan)

Nama: Denny Agung P

NPM : 211168822

Dosen: Dyan Tanjung Gunotomo